Penerapan prinsip itu, kata dia, antara lain lewat pengendalian industri timah nasional. Bentuk pengendaliannya adalah setiap eksportir wajib menyusun RKAB dan RKAB wajib disahkan pemerintah.
"Tidak bisa lagi mengekspor tanpa mengacu ke RKAB," ujarnya.
Pemerintah akan mengizinkan RKAB direvisi sesuai kondisi faktual. Hal itu untuk mengakomodasi dinamika industri.
"Acuan tetap harus ada," katanya.
Kementerian ESDM berusaha memberikan kepastian berusaha dengan aspek legal yang lebih ringan, agar bisa dipenuhi perusahaan pertambangan. Namun aspek lingkungan juga perlu diperhatikan.
“Sebab aspek perlindungan lingkungan kewajiban kita semua, bagaimana industri ini tidak merusak dan tidak menjadi musuh publik. Kita berusaha keras mengembalikan lingkungan ke kondisi awal,” ujarnya.
Koordinator Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Dirjen Minerba, Andri B Firmanto mengatakan implementasi competent person dalam pelaporan eksplorasi dan studi kelayakan dapat memverifikasi data sumber daya dan cadangan yang akurat. Hal itu agar usia tambang dan tingkat produksi terukur, serta sumber mineral yang ditambang dapat ditelusuri asal-usulnya.