Terkai penolaka ini, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, rapid test merupakan komitmen KPU untuk menjaga petugas dan juga masyarakat dari penularan Covid-19. Bila ada petugas PPDP yang menolak rapid test, maka konsekuensinya akan diganti.
"Jadi baik itu PPK, PPS ataupun PPDP yang tidak mau (rapid test) pasti akan kita ganti," tuturnya.
Selain penolakan rapid test oleh petugas PPDP, proses coklit di salah satu desa di Kabupaten Jembrana juga tertunda. Menurut informasi hal itu terjadi lantaran ada warga yan gpositif Covid-19 sehingga membuat koordinasi belum beres.