Namun demikian, kata dia, Pemprov Bali tak bisa melarang perusahaan melakukan PHK atau merumahkan sementara. Oleh karena itu, skema bantuan pun disusun untuk membantu para pekerja yang terdampak itu.
"Apakah nanti berupa soft loan dalam bidang ketenagakerjaan, atau soft loan dalam bidang permodalan andaikata kondisi sudah pulih," ujarnya.
Bentuk bantuan lain yang tengah diupayakan yakni keringanan untuk tagihan listrik PLN. Saat ini, kata dia, beberapa kabupaten juga sudah membebaskan biaya PDAM.
Dia menambahkan, Pemprov Bali juga masih mensinkronkan dengan skema bantuan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.
Untuk proyek-proyek hibah, kata dia, Pemprov Bali mengupayakan bisa dilakukan kegiatan padat karya di desa-desa.