Usulan tersebut dilatari meningkatnya volume kendaraan yang menyeberangi Selat Bali. Kehadiran jembatan penghubung kedua pulau juga diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua provinsi.
Namun keinginan ini ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Bali. Alih-alih membangun jembatan, Pemkab Jembrana lebih menginginkan pembangunan infrastruktur jalan dari Gilimanuk menuju Denpasar.
Ada suatu cerita ketika Gubernur Bali Wayan Koster dengan tegas menolak usulan itu meski dirinya ditelepon langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada 2018.
Koster menolak gagasan pembangunan jembatan Jawa Bali. Dia menyebut ada sesuatu yang sakral dan spiritual yang tidak bisa dilanggar, sehingga dirinya tidak mengizinkan ide pembangunan jembatan diteruskan.
Penolakan juga datang dari Persatuan Hindu-Dharma Indonesia (PHDI). PHDI tak menyetujui pembangunan jembatan yang menghubungkan Jawa dengan Bali karena alasan tradisi.