Para pedagang seragam itu diminta saat menjual atribut Polri agar lebih selektif dan teliti, seperti meminta identitas KTA atau KTP bagi personil Polri.
Kemudian mendata setiap pembeli atribut Polri, dengan mencatat dalam buku mutasi dan melaporkan kegiatan penjualan pakaian dinas ke polres terdekat untuk mengantisipasi penyalahgunaan.
"Kami berharap kerjasama dari para pedagang atribut Polri untuk lebih teliti dan selektif dalam menjual atribut seragam agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan Polri,” kata Jansen.