BADUNG, iNews.id – Komisi II DPRD Kabupaten Badung kembali menunjukkan langkah tegas dalam memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat.
Dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (6/11/2025), Komisi II membedah berbagai program prioritas dari empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD): PUPR, Perkim, Kominfo, dan DLHK.
Ketua Komisi II DPRD Badung Made Sada mengatakan bahwa rapat ini menjadi bagian penting dari komitmen DPRD untuk mempercepat penetapan APBD sekaligus mempertajam arah pembangunan.
“Kami fokus membedah prioritas anggaran 2026 agar segera diketok palu sesuai arahan bapak Bupati. Semua harus tepat sasaran dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Adapun fokus terbesar disorot pada Dinas PUPR dengan alokasi anggaran lebih dari Rp3 triliun, yang diarahkan untuk penanganan kemacetan, peningkatan infrastruktur, dan estetika kawasan pedesaan.