“Sehingga dengan penggunaan cashless ini, mengurangi penggunaan uang tunai agar seluruh pendapatan yang ada langsung masuk ke sistem. Setelah itu, baru dibagi sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan Desa Adat Kuta, dimana 60 persen diberikan kepada Desa Adat guna dimanfaatkan untuk pengelolaan pantai termasuk juga untuk pembayaran gaji dan operasional, setelah itu 40 persen masuk ke Pemkab Badung,” ujarnya.
Dia juga menerangkan bahwa penggunaan mesin cashless atau nontunai di areal parkir Pantai Kuta ini merupakan yang pertama dan akan dilanjutkan ke berbagai tempat di wilayah Kabupaten Badung. Dijelaskan lebih lanjut bahwa, Pemkab Badung sedang dikaji penerapan sistem cashless pada pengguna yang parkir disepanjang jalan Pantai Kuta, agar tidak ada lagi pungutan tunai.
“Bapak Bupati dan Wakil Bupati pimpinan kami bersama DPRD Kabupaten Badung sangat menekankan agar mengurangi penggunaan cash. Hal ini dikarenakan Kabupaten Badung baru saja memperoleh predikat Kabupaten Percontohan Antikorupsi oleh KPK RI. Jadi, ini kami ingin mewujudkan Badung bebas korupsi dengan penerapan cashless dan juga dengan penggunaan cash ini tidak ada lagi kebocoran dari pendapatan kita,” tuturnya.