JAKARTA, iNews.id - Pendekatan pembinaan siswa di barak militer yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dinilai tidak hanya keliru secara fundamental, tetapi juga berbahaya dan berpotensi merusak sistem pendidikan secara struktural. Kebijakan semacam ini dinilai mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan ruang pendidikan yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo menjelaskan ada tiga alasan program gubernur yang biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu keliru dan merusak sistem pendidikan.
Pertama, kata dia pengiriman siswa ke barak militer merupakan bentuk kekerasan simbolik dan struktural dalam dunia pendidikan. Menurut dia, program itu mengubah pendidikan menjadi instrumen penyeragaman yang membungkam ekspresi anak.
"Dari perspektif psikologi pendidikan, gaya pendisiplinan semacam ini bukan hanya gagal membangun kesadaran moral, tetapi juga berdampak negatif terhadap pembentukan identitas remaja," ujar Andar dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
Kedua, lanjut dia kebijakan itu bertentangan dengan reformasi pendidikan nasional yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama proses pembelajaran. Model militeristik dalam dunia pendidikan memperkuat logika kekuasaan yang menekankan kepatuhan dan intimidasi.