Ombudsman Jabar juga menyarankan agar Pikobar bisa menyusun User Interface yang mudah digunakan oleh masyarakat dalam pencarian tempat vaksinasi Covid-19. Kemudian data itu bisa diperbaharui secara real time dan berkala serta menyusun pengelolaan pengaduan kegiatan vaksinasi Covid-19.
Diketahui, saran dan masukan itu telah disampaikan kepada kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.
Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat memberikan waktu selama 30 hari kepada Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat agar melaksanakan saran perbaikan tersebut.