Dadang menutur, persoalan dengan warga yang akhirnya merembet kepada soal legalitas lahan, sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Persoalan ini pun sudah dimediasi oleh pemerintah desa pada 27 Januari 2021.
Tapi pengurus Ponpes Tahfidz Qur'an Alam Maroko tidak menerima hasil mediasi karena dinilai penuh dengan agenda setingan. "Itu bukan mediasi. Pertemuan digunakan untuk menekan kami. Makanya sampai saat ini kami tidak menerima hasil pertemuan itu," tutur Dadang.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarjaya Ipin Surjana mengatakan, konflik antara pondok pesantren dengan warga setempat bermula dari ada komunikasi antarkedua belah pihak yang tidak selesai.
Konflik kemudian membesar hingga akhirnya timbul kebencian dari warga dan akses masuk ke ponpes sempat diportal. "Warga inginnya pesantren bubar, karena dianggap tidak menghargai pengurus RT dan RW," kata Kades Mekarjaya Ipin.