"Kami menginginkan pilkada berintegritas supaya niat dari paslon untuk membangun daerah masing-masing, supaya kami (KPK) kawal, supaya ide yang dikatakan kepada masyarakat harus benar-benar terlaksana, itu yang ingin kami kawal," kata Basariah.
Basariah menjelaskan, hingga saat ini,sudah ada 18 gubernur dan 75 wali kota dan bupati yang masuk dalam tindak pidana Korupsi. Salah satu penyebab, kata dia, karena banyaknya biaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan. Yang pada akhirnya pemimpin melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya.
"Petahana biasanya meminta iuran kepada kepala dinasnya, calon baru dengan memberikan janji-janji. Kalau sudah terpilih jangan sampai masuk ke dalam grup tersebut, " ujarnya.
Sementara, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Tubagus (Tb) Hasanuddin (Kang Hasan) dan Anton Charlyan (Kang Anton) atau dikenal dengan Hasanah, berkomitmen untuk memberantas korupsi di Jawa Barat serta mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu langkahnya, Hasanah akan menggulirkan program Molototcom.
Kang Hasan menjelaskan, Program tersebut nantinya akan terintegrasi secara online. Selain sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga sebagai bentuk pelayanan prima terhadap masyarakat Jabar. "Di era digital saat ini, pengawasan akan kita lakukan secara digital melalui Molototcom, masyarakat butuh cepat, dan molotot.com hadir untuk melayani keluhan rakyat dengan solusi cepat dan kita bisa tahu mana aparatur yang kerja dan tidak," kata Kang Hasan.
Hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, Forum FKPD, Ketua KPU Yayat Hidayat, serta seluruh paslon Kepala Daerah Se-Jawa Barat.