Menurutnya, tak kalah pentingnya dengan langkah elegan ketiga, yakni melakukan lobi politik dengan DPR. Upaya DPR yang memanggil Menkumham beberapa waktu lalu merupakan langkah positif. Tinggal dari Partai Demokrat mengawal hasil dari pertemuan itu, yakni Menkumham akan bertindak objektif dalam menyikapi persoalan di Partai Demokrat.
"Tinggal kawal pernyataan Menkumham, benar nggak di lapangan akan objektif," kata dia.
Ihwal adanya waarmerking atas kepengurusan di DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat di notaris, Asep Warlan menilai, sah-sah saja sebagai bentuk penguatan autentik. Bukan merupakan keabsahan sebuah kepengurusan partai. Sebab untuk keabsahan kepengurusan sudah cukup dengan Surat Keputusan (SK) pengurus pusat.
"Membuat akta pengurus DPC ke notaris disebutnya waarmerking sebagai antisipasi bilamana ada gugatan. Saya rasa tidak masalah, sah-sah saja,"tuturnya.