Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan mengakui jika Pemkab Bandung Barat menerima surat dari KPK untuk meminjam sebuah ruangan untuk memeriksa dan meminta keterangan puluhan ASN.
"Kita menerima surat izin dari KPK untuk minjam ruang pemeriksaan sampai tanggal 11 Juni," ucapnya.
Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemak), KBB, Yana Suryana menilai, langkah penyidik KPK yang meminjam tempat di Pemkab Bandung Barat untuk melakukan pemeriksaan adalah tindakan yang aneh dan langka. Bahkan ini bisa jadi adalah yang pertama kali sejak KPK berdiri melakukan pemeriksaan di kantor pemda.
"Mestinya melakukan pemeriksaan juga di tempat netral. Seperti sebelumnya saat memeriksa di kantor BPK perwakilan Jabar. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan pegawai KPK yang menjadi ASN sehingga kinerjanya bisa seperti BPK yang bisa memeriksa di kantor pemerintahan?" tanyanya.
Dia pun mendesak agar KPK sebaiknya segera menyampaikan pernyataan resmi dengan menyudahi drama kasus pemeriksaan pejabat di KBB. Jika semakin lama dan berlarut-larut justru akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apalagi jumlah yang diperiksa kali ini ada 36 pejabat ASN dan dari pihak pengusaha.
"Masyarakat jadi bertanya-tanya, ini pemeriksaan kasus yang mana? Pastinya akan berdampak ke kinerja pemerintahan dan program ke masyarakat. Sementara pembangunan di harus dijalankan sesuai yang sudah tercantum dalam RPJMD. Kalau pemdanya terus diobok-obok gimana ASN bekerja dengan tenang," ucapnya.