"Sekarang sudah berproses beberapa persyaratan penetapan KEK. Tadi dijelaskan tentang penguasaan tanah progressnya sudah 80 persen," kata Dedi di Bandung, Jumat (18/2/2021).
Dedi mengemukakan, Disparbud Jabar akan mengawal rencana pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Namun, dia memberi masukan bahwa pengembangan KEK Lido harus diarahkan untuk menjawab lima pilar pemulihan ekonomi, yaitu kebudayaan, kelembagaan, destinasi, industri, dan pemasaran.
"Lima pilar ini harus menjadi perhatian utama. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan ikut membantu mengawal sesuai tupoksi kami," ujarnya.
Diketahui, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui pembentukan dua KEK baru, yaitu KEK Lido di Provinsi Jabar dan KEK JIIPE di Provinsi Jawa Timur. Kedua usulan KEK tersebut telah disetujui dan telah menjadi rekomendasi kepada presiden.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan 2 KEK baru tersebut diharapkan akan mampu menghadirkan investasi USD 19,9 miliar atau setara Rp278,1 triliun dan menyerap 229.363 tenaga kerja.
"KEK Lido diharapkan betul-betul bisa mendorong pariwisata di Indonesia. Hasilnya harus jelas, turis ke Jawa Barat juga harus yang berkualitas internasional. Ini harus menjadi yang premium juga dan devisanya pun juga premium," kata Menko Airlangga, Jumat (12/2/2021) lalu.