MSIN Mulai Pembangunan Movieland di MNC Lido City

Senin, 15 Februari 2021 - 11:03:00 WIB

PT MNC Studios International Tbk (MSIN), anak perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), memulai pembangunan Movieland di kawasan MNC Lido City. (Foto: MNC Group)

JAKARTA, iNews.id - PT MNC Studios International Tbk (MSIN), anak perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), memulai pembangunan Movieland di kawasan MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 15 Februari 2021. Proyek yang mengusung konsep sentra industri film dan serial drama terintegrasi ini akan dilengkapi berbagai fasilitas produksi canggih.

Akan ada lokasi pengambilan gambar outdoor dan indoor serta peralatan dengan teknologi kelas dunia, mulai dari kamera, suara dan fasilitas canggih lainnya. Movieland akan menghadirkan berbagai kebutuhan untuk kegiatan pengambilan gambar di kawasan terbuka, seperti kawasan hunian termasuk perumahan elite, permukiman perkotaan hingga nuansa pedesaan.

PLTN Jadi Opsi Strategis Transisi Energi, Bakal Mulai Beroperasi 2032

Tak hanya itu, ada juga fasilitas lain seperti SPBU, rumah sakit, halte bus, stasiun kereta api bahkan bandara. MSIN juga mempersiapkan berbagai area lain untuk pengambilan gambar adegan kolosal, di mana terdapat area terbuka dan fleksibel. Hal ini termasuk area berlatar belakang kerajaan di Indonesia seperti kerajaan Islam dan Hindu yang sedang dikembangkan.

Movieland juga akan memiliki studio indoor seluas 1.500 meter persegi, yang dilengkapi dengan green screen raksasa dan set khusus lainnya untuk mendukung proses produksi film dan serial drama. “Movieland dibangun untuk meningkatkan sineas lokal dan asing di Indonesia, yang telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Movieland, dimaksudkan sebagai fasilitas satu atap yang akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas produksi kami secara keseluruhan,” ujar Presiden Direktur MSIN, Ella Kartika, Senin (15/2/2021).

Lido Jadi KEK, Pemprov Jabar Optimistis Bakal Jadi Penggerak Pariwisata Nasional

MNC Lido City sendiri telah memperoleh persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Hal ini memungkinkan kawasan tersebut memperoleh berbagai fasilitas dan insentif pajak, termasuk insentif pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea masuk dan pajak impor, cukai, serta berbagai keringanan perizinan lainnya.