BANDUNG BARAT, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berada di Kantor Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama empat hari. Penyidik dikabarkan akan meminta keterangan dari pejabat kepala dinas dan pensiunan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 di Dinas Sosial KBB.
Kepala Bagian Rumah Tangga, Setda KBB, Aa Wahya mengatakan, berdasarkan surat resmi yang diterima Pemda KBB, penyidik lembaga antirasuah itu akan melakukan pemeriksaan pada 22-25 Juni 2021. Pemda telah menyiapkan tempat di ruang Wakil Bupati lantai 2 Gedung Pemkab Bandung Barat, sama seperti saat pemeriksaaan sebelumnya.
"Kami sudah terima suratnya untuk dipinjami tempat bagi ruang pemeriksaan selama empat hari," kata Aa Wahya, Selasa (21/6/2021).
Penyidik masih mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus hukum usai menangkap dan menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka. Namun, belum bisa dipastikan siapa-siapa saja yang akan dimintai keterangan dan diperiksa pada periode ini.
"Kami tidak mengetahui persis siapa saja nama-nama yang diperiksa penyidik KPK. Kalau itu (pemeriksaan) ranah KPK. Kami hanya melakukan sterilisasi, koordinasi dengan Satpol PP agar lantai dua supaya tertib, nyaman, tidak terganggu," tuturnya.
Sementara itu berdasarkan pantauan, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi mulai pukul 09.30 WIB. Hingga sore hari pemeriksaan masih berlangsung. Area pemeriksaan khususnya di lantai dua dijaga pihak kepolisian dan Satpol PP KBB, sedangkan lantai satu tidak dijaga dengan ketat.
Kegiatan seperti ini seperti mengulang kejadian pada awal bulan lalu saat KPK juga "berkantor" di Pemda KBB selama tiga hari. Saat itu tercatat total ada 36 pejabat dari kalangan ASN dan pihak swasta (pengusaha) yang diperiksa termasuk dari pihak keluarga dekat Bupati Aa Umbara Sutisna.