"Direksi yang baru harus menyelesaikan permasalah sebelumnya jika nanti terpilih. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap calon," katanya.
Sementara itu, Ketua lembaga antikorupsi KBC (Karawang Budgeting Center) Ricky Mulyana mengatakan, kebijakan Pemkab Karawang mencari direksi baru terkesan terburu-buru. Padahal banyak masalah di tubuh BUMD Karawang itu yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Harusnya selesaikan dulu permasalahan yang ada bukan malah ganti pejabatnya," ujarnya.
Menurut Ricky, sejak awal berdiri tahun 2015, PT LKM menerima anggaran penyertaan modal Rp12,6 miliar dari APBD Karawang. Tahun 2020, perusahaan ini menerima Rp2,75 miliar dari sumber yang sama. Sehingga di tahun 2021, total anggaran yang diterima PT LKM dari APBD Karawang kurang lebih sebesar Rp15,35 miliar.
Dugaan kerugian negara salah satunya bersumber dari piutang PNS di Kabupaten Karawang yang tidak tertagih sebesar Rp 3 miliar lebih, dan dugaan pemakaian uang nasabah oleh karyawan PT LKM yang mencapai miliaran.
"Jajaran direksi juga melakukan pembiaran terhadap kredit macet karyawan LKM dengan tenor 156 bulan, padahal kita semua tahu, makin lama tenor, makin besar risiko kredit," ucap Ricky.