BANDUNG, iNews.id - Ikatan Mahasiswa Revolusioner Jawa Barat menilai, drama Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan batas usia capres cawapres adalah bentuk pengkhianatan demokrasi. Hal itu disampaikan mahasiswa dalam aksinya di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (21/11/2023).
Dalam keterangannya, sejumlah mahasiswa bergantian berorasi dan menyampaikan tuntutannya. Salah satunya juga yang yang dikritisi kebijakan Presiden Joko Widodo di bidang persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden.
“Saat ini publik kita mengasumsikan bahwa penegakan hukum yang tidak adil mengakibatkan kita berada pada decline democracy atau demokrasi yang mengalami kemunduran,” ujar Mulyadi selaku korlap aksi.
Kemunduran demokrasi, lanjut Mulyadi disebabkan karena melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi di suatu negara, seperti pemilu yang tidak kompetitif, pembatasan partisipasi, lemahnya akuntabilitas pejabat publik, penegakan hukum yang tidak adil, dan lain sebagainya.
"Negara kehilangan kualitas demokrasinya dan menuju pada ciri rezim otoriter sehingga negara kehilangan kualitas demokrasinya dan menuju pada ciri rezim otoriter," kata Mulyadi.