PP RMI PBNU, ujar dia, melihat negara belum hadir secara optimal dalam penanganan Covid-18 di pesantren. Tiga indikatornya antara lain, pertama, tidak optimalnya koordinasi antardinas atau kementerian terkait penanganan Covid-19 di pesantren.
Kedua, terbatasnya informasi dan edukasi tentang Covid-19 bagi pesantren, dan ketiga, komunikasi publik yang tidak berpihak kepada pesantren. "Terkhusus jika ada klaster pesantren dan di beberapa daerah pesantren sulit mengakses swab PCR test," ujarnya.
Karena itu, Abdul Ghofarrrozin, pun meminta negara untuk hadir secara lebih serius dengan pola penanganan lebih terpadu. Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menjadi lokomotif dengan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah daerah setempat, dan ulama.
"RMI siap menjadi partner strategis terutama terkait koordinasi dan komunikasi dengan pesantren. Secara teknis, penanganan terpadu dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan team task force untuk penanganan Covid-19 di Pesantren mulai tingkat pusat sampai kabupaten atau kota," tutur Abdul Ghofarrozin.