Mereka diberikan pelatihan dan layanan yang holistik, sistematis dan terstandar sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka mandiri.
Sementara polemik yang terjadi di Wyata Guna, menurutnya, sudah diproses secara bijaksana sejak tahun 2019. Pengelola balai, telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga bulan Juli 2019.
"Pengelola balai juga sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan, sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan," kata dia.
BACA JUGA: Gedung Ditarik Aparat Desa, Penghuni Panti Sosial Terancam Telantar
Selain itu, tanggal 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat juga sudah rapat untuk mencari solusi bersama. Salah satu keputusannya, Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama.
Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Jabar juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan dan komunikasi dengan Pemprov Jabar tersebut, mencuat isu yang justru kontraproduktif dengan langkah-langkah pemerintah.
"Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi," kata dia.