Menurut Gubernur Jabar, perubahan reformasi birokrasi ada di delapan area, salah satunya organisasi di mana tantangannya adalah seiring aturan baru nomenklatur dan sistemnya harus menyesuaikan.
Kang Emil pun mengingatkan ASN harus punya semangat manajemen perubahan yang tidak boleh kalah dari swasta, khususnya dalam hal teknologi informasi."Kita juga harus ikut mereka jangan punya persepsi seolah-olah kita satu langkah di belakang yang terjadi di dunia swasta," ucap Gubernur Jabar.
Area perubahan lain perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan, sumber daya manusia, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, tata laksana, serta komunikasi dan pelayanan publik. "Itulah kenapa kita melakukan cetak biru Jabar Digital Province," ujar Kang Emil.
Adapun sistem birokrasi yang tengah dijalankan Pemprov Jabar saat ini adalah birokrasi 3.0 atau dinamis. Jabar sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih primitif dimana inovasi akan hadir bila ada aturannya. "Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya," tuturnya.
Kemudian, yang hari ini masih banyak digunakan yaitu birokrasi 2.0 atau performa. Menurut Kang Emil, kelemahan birokrasi ini yakni masih menganggap bahwa urusan mengelola pembangunan adalah urusan ASN saja.