"Kami juga mempertanyakan kejanggalan soal Perbup 10/2021 yang sosialisasinya mepet karena dua hari sebelum pelaksanaan seleksi. Serta hasil ujian bakal cakades yang sudah tersebar, padahal panitia di tingkat desa dan bakal cakades belum menerimanya," ujar Ruly.
Pendukung lainnya Arisandi menilai, jika dengan tersebarnya hasil ujian sebelum diterima bakal cakades telah mencoreng pesta demokrasi pilkades serentak di KBB. Apalagi pihak Unjani juga tidak mau menunjukkan nilai hasil seleksi dengan alasan harus menghadirkan panitia tingkat desa dan kabupaten.
"Ini ada kejanggalan, Deri Sulaeman yang sudah pernah dua kali ikut seleksi dan lulus, tapi pada seleksi sekarang tidak lulus. Makanya tuntutan kami adalah transparansi penilaian dan perankingan," ujarnya.