“Sudah berkali-kali saya menjadi ketua tim sukses dengan menggunakan sistem gotong royong seperti ini. Kalau kurang saya yang menambahi,” katanya.
Dia menilai pemberian uang dari Wakil Ketua DPR Utut Adiyanto sebesar Rp180 juta dan Ganjar Pranowo sebesar Rp100 juta untuk pemenangan pilkada diberikan bukan dalam kapasitasnya sebagai bupati Purbalingga. “Penerimaan ini bukan untuk kepentingan pribadi saya,” katanya.
Dia meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Sebelumnya, Bupati Tasdi dituntut 8 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Ketua DPC PDIP Purbalingga itu.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kresno Anto Wibowo juga menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp300 juta. Jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik terdakwa dicabut selama lima tahun.