“Jika enggan memasang stiker itu, maka secara otomatis tidak berhak menerima bantuan karena berarti yang bersangkutan keluarga mampu,” katanya, Kamis (1/8/2019).
Dia menuturkan, dipilihnya cara tersebut untuk mengurangi polemik masyarakat yang sering mempersoalkan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran. Selain itu, menjadi rambu-rambu bagi keluarga mampu agar jangan meminta yang bukan haknya karena bantuan itu jatah bagi warga miskin.
Setelah penempelan stiker azab pedih itu, kata dia, saat ini sudah ada dua warga Desa Telgawah penerima PKH yang mengundurkan diri. Karena dianggap efektif, desa-desa lain juga akan mengikuti jejak kedua desa tersebut, meski labelisasi dikemas dengan bahasa yang lebih normatif.
Penerima bantuan PKH, Exmai Parmiyatun mengaku tidak masalah rumahnya ditempeli stiker tersebut karena merasa sebagai warga miskin yang masih perlu uluran tangan pemerintah. “Nggak masalah, karena saya memang tidak mampu. Saya hanya buruh tani, penghasilannya juga tidak tentu,” ucapnya.
DIa menuturkan, dana PKH yang diterimanya sebesar Rp1 juta tiap tiga bulan sekali digunakan untuk biaya merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan anaknya yang bersekolah di SMK.