Dia juga menggarisbawahi jika pada uji coba PTM sebelum PPKM Darurat juga berakhir dengan klaster Covid-19 di beberapa lokasi.
"Dinas teknis harusnya memberikan masukan kepada kepala daerah dengan benar. PTM boleh, tapi jangan sembrono pelaksanaannya," ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD Jateng ini.
Menurutnya, vaksinasi harus dipercepat terlebih dahulu sebelum dilaksanakan PTM. Vaksinasi itu meliputi tenaga pendidik, siswa dan bahkan orang tua siswa.
Dia khawatir, jika sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 karena kebijakan PTM yang tak tepat, maka bukan hanya sekolah yang yang ditutup. Kegiatan ekonomi yang saat ini sudah mulai dilonggarkan bisa jadi akan diperketat kembali dan itu akan menyulitkan sektor kesehatan dan pelaku ekonomi,.
Untuk itu, pihaknya meminta kepala daerah dan Dinas pendidikan tak sembrono dalam pelaksanaan PTM. Meskipun semua pihak kangen dengan pendidikan di sekolah.
"Kesehatan menjadi prioritas pertama, itu tak bisa ditawar. PTM harus mempertimbangkan sektor yang lainnya juga," ujarnya.