Mawahib menegaskan, kriteria kemiskinan tersebut harus diperjelas kembali agar kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah nantinya bisa tepat sasaran.
"Aset tidak dihitung sebagai pendapatan harian, ada ternak dan sawah. Namun faktanya orang tersebut punya rumah yang tak layak. Sering tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah, apakah orang tersebut sah dapat bantuan bedah RTLH (Rumah Tak layak Huni)," ujarnya.
Di sisi lain, dia sepakat dengan pemerintah untuk fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng saat ini. Apalagi Jateng juga merasakan dampak besar akibat Covid-19 yang menyerang semua sektor serta ancaman resesi ekonomi.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Jateng Harso Susilo menyebutkan, saat ini ada 17 kabupaten di Jateng yang masuk kategori miskin ekstrem. Total, ada 632.337 jiwa yang akan menjadi sasaran pengentasan kemiskinan.
Jumlah warga Jateng yang menjadi sasaran pengentasan kemiskinan itu dirumuskan dari perubahan regulasi yang ada. Sebelumnya, kemiskinan menggunakan data dari kemensos. namun saat ini menggunakan pendataan dari BKKBN yakni data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).