Diakui, pengelolaan aset daerah masih memilik banyak permasalahan. Untuk itu, kerja sama dengan KPK tersebut dapat menemukan solusi terbaik, sekaligus mempercepat proses pembuatan sertifikat aset.
“Tidak dipungkiri catatan aset banyak sekali, terutama kepastian kepemilikan hak. Nah, satu per satu kita koreksi, tinggal kita mempercepat saja. Aset itu ternyata bukan hanya lahan dan bangunan, tapi juga jembatan, tanggul, dan lainnya,” ucap Ganjar.
Kerja sama dengan KPK, jelas Ganjar, sudah berjalan cukup lama, bukan hanya untuk tata kelola aset daerah. Beberapa di antaranya, membentuk kader antikorupsi di tingkat pelajar, mitigasi dan sistem lelang, dan sebagainya.
Nawawi Pomolango menuturkan, sudah cukup lama membangun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini tinggal melihat hasil dari kerja sama tersebut.
“Ini kan program sudah cukup lama, kita bangun dengan pemda. Bisa dikatakan tinggal melihat hasil yang kita lakukan,” katanya.