Dia tak memungkiri Pandemi Covid-19 berdampak kuat pada kenaikan angka kemiskinan dan masalah lain. Sehingga, diharapkan momen ini menjadi batu loncatan untuk menyelesaikan persoalan.
“Kita enggak boleh menyerah, nah waktu pendek inilah dengan teman-teman kades kita ajak untuk kita bekerjasama melakukan sebuah percepatan,” katanya.
Dia menyebutkan sejak 2013 hingga akhir 2023 telah menggelontorkan lebih dari Rp8 triliun bantuan keuangan untuk desa. Adapun pada 2023, total bantuan keuangan desa yang dikucurkan sekitar Rp1,9 triliun.
“Kami kepengin pengelolaannya satu, governance, tidak dikorupsi. Dua, kualitasnya bagus ya. Tiga, bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar juga berharap para Kades dan perangkat desa memperhatikan manajemen keuangan di masing-masing pemerintah desa. Apalagi, pada penerimaan Opini WTP, BPK memberikan catatan soal pekerjaan administratif.
“Mudah-mudahan tidak ada yang keliru. meskipun alhamdulillah sekarang sudah 70 persen lebih selesai, tinggal sedikit kurang lebih tinggal 21 persen yang akan kita kejar. Dan kita kumpulkan kawan-kawan kades untuk segera membereskan,” katanya.