Selain itu mengenai kebijakan desa tanpa kelaparan atau stunting. Berdasarkan data, bayi perempuan kebanyakan penderita stunting. Hal ini menjadi persoalan bersama.
"Berbicara pendidikan desa berkualitas, yang terkena juga perempuan karena angka putus sekolah terbanyak juga perempuan," kata Gus Halim.
Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan desa, wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan.
"Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," tandas Gus Halim.
Kemendes PDTT juga mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya termasuk 30 persen keterwakilan perempuan di perangkat desa. Gus Halim berharap KUPI menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat desa.