“Kita tidak bisa menduga-duga. Karena ini negara hukum, yang terbaik adalah dilakukan proses hukum supaya semuanya menjadi terang benderang,” kata Yos lagi.
Tim Hukum Undip yang didukung para ahli IT dan komunikasi sudah melakukan pengkajian dan analisa serta memberikan rekomendasi langkah yang perlu diambil universitas sebagai institusi menghadapi tindakan penyebaran hoaks. Dia memastikan arah rekomendasinya sudah jelas, yaitu memproses secara hukum.
“Kita tidak akan diam saja. Ini masalah serius, tidak boleh orang bermain-main sesukanya. Kalau dibiarkan, bukan hanya Undip yang dirugikan. Semua juga akan dirugikan,” katanya.
Undip juga sudah menunjuk tim untuk menindaklanjuti kasus penyebaran hoaks agar bisa diproses sampai tuntas. Dijadwalkan hari ini Senin (24/8/2020) laporan resmi ke polisi akan dilakukan.
“Jadi silakan ikuti prosesnya. Dari kami jelas, proses hukum. Selanjutnya kita serahkan dan percayakan ke penyidik Polri yang saya yakin akan menanganinya sesuai aturan hukum yang ada,” katanya.
Sekadar diketahui, jagat dunia maya digegerkan beredarnya kabar uang pangkal untuk kuliah di Undip dipatok sebesar Rp87 miliar. Informasi tersebut muncul setelah diunggah seseorang pemilik akun media sosial Twitter. Dia mengaku sebagai calon mahasiswa yang lolos seleksi ujian mandiri (UM).