Ia mengatakan, stok beras yang tersedia di 30 kompleks pergudangan juga dialokasikan untuk memenuhi permintaan dari kabupaten/kota terkait cadangan beras pemerintah kebencanaan.
Setiap kabupaten/kota mendapat jatah 100 ton beras, dan untuk provinsi sebanyak 200 ton beras yang digunakan di saat terjadi bencana alam.
"Bulog diminta untuk menyiapkan beras untuk cadangan bagi pemerintah daerah jika terjadi sesuatu hal kebencanaan. Tapi jika tidak ada kebencanaan, maka daerah tidak boleh mengajukannya. Seperti pada situasi erupsi Merapi di wilayah Klaten atau Boyolali, jika pemerintah masih mampu menanggulangi, maka biasanya tidak akan mengajukan," ujarnya.
Terkait pengadaan beras, pada tahun ini Perum Bulog Kanwil Jateng menargetkan sebanyak 204.000 ton. Target tersebut akan dipenuhi empat cabang di wilayah Jateng, kecuali eks Karesidenan Kedu dan Banyumas
"Kendala kami soal harga pembelian di tingkat petani, karena harga di pasaran lebih tinggi jika dibandingkan ketentuan HPP, sehingga Bulog tidak berani melakukan pembelian dan menunggu harga di tingkat petani sesuai HPP," ujar dia.