SEMARANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meminta semua kepala desa (kades) memaksimalkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk warga kurang mampu. Ini untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19 yang tidak mendapat bansos dari Kementerian Sosial seperti bantuan sosial tunai (BST).
Kepala Dispermasdesdukcapil Jateng Sugeng Riyanto mengatakan, penggunaan dana desa untuk BLT sudah diatur pemerintah. Mereka yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
"Penggunaan BLT dana desa itu pasti (sudah diatur) diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapat bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus)," ujar Sugeng, Jumat (6/8/2021).
Dia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementerian Desa dan Kementrian Keuangan, besaran BLT DD disesuaikan dengan dana desa yang diperoleh. Untuk desa yang mendapat anggaran kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD.
Kemudian desa dengan anggaran Rp800 juta-Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen. Terakhir desa yang mendapatkan anggaran di atas Rp1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.