Salah satu upaya untuk mencapai target pendapatan dari PBB tersebut, kejaksaan telah memanggil sejumlah perusahaan dengan nilai tagihan pajak di atas Rp100 juta.
Ia menuturkan, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menunggak PBB, di antaranya masalah kondisi perekonomian.
Sarwanto menyebut, perusahaan-perusahaan yang telah dipanggil memiliki komitmen untuk membayar kewajibannya.
"Mereka sudah menyampaikan kesanggupan dan ada upaya untuk membayar," katanya.