Putusan MK tersebut memungkinkan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden dan hal ini dianggap oleh PDIP sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan merusak demokrasi.
Pemecatan ini juga dipandang sebagai upaya PDIP untuk menegakkan disiplin partai dan menunjukkan ketegasan terhadap kader yang melanggar aturan.
PDIP ingin menunjukan bahwa partai memiliki aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh kadernya, tanpa terkecuali.
Penting untuk dicatat bahwa dinamika politik sangat kompleks dan berbagai faktor dapat memengaruhi keputusan tersebut.