Menurutnya, tidak diundangnya Gubernur Jateng ini harus segera dicarikan solusinya. Pertama, Gubernur harus dipanggil oleh pengurus DPD PDIP Jateng, dan kedua dibicarakan atau diselesaikan secara internal serta tidak dipublikasikan melalui media.
"Jika Gubernur itu dianggap salah atau tidak sesuai dengan aturan partai, diberikan surat peringatan satu hingga tiga kali," kata katanya.
Mantan Wali Kota Solo itu berharap Ketua DPD PDIP Jateng yang notabene Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bambang Wuryanto) segera mengambil langkah yang bijaksana untuk memanggil Gubernur Jateng.
Rudy mengatakan bahwa semuanya calon presiden/wakil presiden dari partainya ditentukan oleh Ketua Umum PDIP.
"Saya mengalami sendiri pada zaman Pak Joko Widodo dengan saya sebagai pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, wali kota dan wakil kota sekarang," katanya.
Dia yakin Gubernur Ganjar Pranomo sebagai kader PDIP akan taat dan patuh terhadap aturan partai. Pasalnya, dalam aturan partai, tidak ada yang melarang calon atau rakyat Indonesia melakukan survei.
"Hal ini dianggap biasa dan wajar sehingga harus diselesaikan secara internal partai," katanya.