SEMARANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berupaya unggulkan transparansi anggaran. Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto mengatakan anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Artinya masyarakat bisa membaca anggaran tersebut. "Seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng yang telah disahkan Oktober lalu, maka kabupaten kota sudah bisa mendapat informasi berupa bantuan dari provinsi untuk kabupaten A, B, C, ...berapa," kata pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini, Jumat (27/11/2020).
Ia mengatakan, perumusan hingga pengesahan APBD Provinsi ini tidak lepas dari kinerja DPRD Jateng setelah setahun melaksanakan tata tertib baru yang didalamnya terdapat paradigma baru.
"Bahkan ketika dilakukan workshop bersama TAPD, bersama eksekutif dalam rangka membedah APBD itu ternyata anggota cukup antusias dan banyak yang hadir. Itu artinya pelaksanaan paradigma baru dalam tata tertib telah dapat dirasakan," katanya.
Satu hal yang membanggakan di DPRD Jateng adalah, batas waktu pengesahan APBD adalah 30 November. Namun jauh sebelum 30 November tepatnya tanggal 14 Oktober justru sudah disahkan.