"Mestinya, kalau dari hitungan 110.000, kan ada yang meninggal, dan sebagainya, kurang lebihnya masih ada sekitar 20.000," kata mantan Rektor Upgris tersebut.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 /PMK.07/2022, kata dia, Jateng mendapatkan alokasi 48.000 guru dari anggaran yang sudah disediakan yang diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal.
"Untuk Jateng, kami sudah mengirim surat kepada Gubernur, berkomunikasi dengan dinas, temen-temen di kabupaten dengan bupati untuk mendorong, memanfaatkan anggaran yang sudah disediakan dalam rangka memenuhi kebutuhan guru," katanya.
Jika ternyata pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi tidak mengusulkan guru sesuai kebutuhan, lanjut dia, sesuai dengan janji Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka pemerintah pusat yang akan menetapkan.
"Saya kira kami pada hari-hari ini akan memastikan apakah Jateng telah menyampaikan sesuai kebutuhan atau tidak. Kalau tidak, saya sampaikan kepada Bu Ketum (Ketua Umum PB PGRI) untuk ramai-ramai menagih janji Mas Menteri," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi mengakui bahwa selama ini penggajian yang menjadi persoalan dalam pengangkatan guru honorer di daerah-daerah.
"Di PMK 212 sudah tersedia gaji penuh dari pusat ke daerah sehingga kami mengharapkan PGRI di semua tingkatan untuk berkomunikasi secara efektif dengan para pemda untuk mendorong PPPK agar jangan sampai mereka tidak terangkat," ujarnya.