SALATIGA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong perubahan kebijakan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar pemberian bantuan sosial (bansos).
Hal itu disampaikan Muhaimin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). “Setiap rupiah yang keluar dari APBN kita adalah anggaran untuk memandirikan masyarakat,” kata Muhaimin.
Menurutnya, anggaran penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan untuk membuka akses pekerjaan, memperkuat keterampilan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, warga yang mampu mandiri dapat beralih menjadi pelaku ekonomi produktif.
Muhaimin menegaskan, bantuan sosial tetap diperlukan bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Namun, masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mandiri perlu mendapat dukungan pemberdayaan yang tepat sasaran.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Muhaimin menyebut sekitar 1,6 juta lulusan SMK masih menganggur sehingga diperlukan pembenahan pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pendidikan mulai dari menengah hingga perguruan tinggi adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kita,” ujarnya.
18.849 Desa Jadi Binaan Perguruan Tinggi
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, mengungkapkan jumlah desa binaan perguruan tinggi meningkat dari 17.108 desa pada 2025 menjadi 18.849 desa pada 2026.