Pilihan langkah hukum tersebut akan ditentukan oleh Kantor Hukum Undip berdasarkan bukti-bukti relevan yang berhasil kami kumpulkan. Langkah hukum akan diambil segera setelah ada keputusan dari pimpinan Universitas yang didukung oleh Kantor Hukum Undip.
“Kami juga akan membantu pihak berwajib, tapi kami pastikan kami memiliki tim ahli teknologi informasi yang handal sehingga dapat membantu proses pembuktian,” kata Dwi. Ia mengatakan, investigasi yang dilakukan sampai dengan saat ini belum dapat memastikan karena pemeriksaan terhadap server internal tidak menunjukkan adanya masalah.
“Kami menemukan adanya masalah terkait informasi yang beredar dimana disebutkan bahwa data yang bocor berasal dari tahun 2010-2017 dan berjumlah 125.000. Padahal jumlah mahasiswa terbanyak yang diterima per tahun adalah 10.000 mahasiswa sehingga untuk 7 tahun maksimal jumlahnya adalah 70.000 akan tetapi informasi yang beredar jumlah data untuk kurun waktu 7 tahun adalah 125 ribu,” ujarnya.