Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026 lalu. KPK mencium adanya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk rekrutmen tenaga kerja, yang terjadi dalam kurun waktu 2021 hingga 2026.
Langkah KPK melakukan pemeriksaan di Mapolres Pekalongan Kota bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan melengkapi alat bukti guna menyeret pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi tersebut.
Penyidik kini fokus menelusuri aliran dana dan prosedur yang dilanggar dalam proyek pengadaan di berbagai dinas untuk memperkuat berkas perkara Bupati nonaktif Fadia Arafiq.