JAKARTA, iNews.id - Permasalahan sewa tanah konon membuat Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pasalnya sang penguasa kala di tahun 1812 - 1813 itu, konon memberlakukan pajak yang dianggap memberatkan rakyat.
Bahkan konon secara teoritis, pajak itu dimaksudkan untuk memberi keuntungan bagi penduduk pribumi, dengan membebaskan mereka dari kerja paksa (rodi). Kerja rodi inilah diberikan agar para kaum pribumi ini mau membayar pajak tanah saja.
Dikisahkan dari buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855" tulisan Peter Carey, yang terjadi justru tidak adanya survei atau penelitian tentang batas - batas tanah milik, dan pengumpul pajak yang terlatih baik. Maka kewajiban pajak itu sering dibebankan dengan ketidakadilan kepada penduduk pribumi.
Harapan bahwa pajak dapat dibayar dengan uang tunai, bukan dalam bentuk barang, dalam kenyataannya sering meleset, ekonomi kaum petani Jawa umumnya berbasis barter.