Dia meminta pemerintah agar lebih memerhatikan angkutan umum, baik berupa bantuan operasional dan sebagainya. Termasuk mempermudah dalam mengurus pajak bagi angkutan umum.
"Selama ini angkutan kota pajaknya saja susah karena semuanya masuk koperasi, (anggota) belum terverifikasi semuanya. Yang belum terverifikasi otomatis pajaknya masih tertunda. Itu prosesnya sulit dan itu tadi juga sudah saya sampaikan kepada Gubernur, mudah-mudahan besok ada tindak lanjut," ujarnya.
Terkait kesulitan pajak itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan akan langsung menindaklanjuti. Ia akan memberikan insentif dan pendampingan agar masalah administrasi itu tidak menjadi beban persoalan lain bagi sopir angkot.
"Maka kita kasihlah kompensasinya agar mereka lebih ringan. Kalau ada proses administratif apalagi mau pembayaran pajak, ya kalau perlu kita kasih insentif. Itu kan bayarnya ke Pemprov, nah nanti saya urus. Tadi saya minta nomornya agar di koperasi mereka bisa kita asistensi untuk mendapatkan kemudahan," tegas Ganjar.
Menurutnya, sopir angkot dan tukang ojek, baik online maupun konvensional, memang harus menjadi perhatian dan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Sebab mereka adalah kalangan yang juga mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga itu.