“AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dihasilkan, bagi KIKA dianggap tidak layak,” kata Syukron yang juga merupakan Dosen Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.
Setelah mendengar informasi-informasi yang disampaikan itu, Sekretaris PWNU Jawa Tengah Hudalloh Ridwan akan mengambil sikap. Di antaranya NU punya kewajiban pendampingan terhadap warga Wadas yang mayoritas Nahdliyin, NU punya kewajiban menjaga Indonesia agar proyek-proyek strategis bermanfaat bagi warga negara.
“Kedepankan dialog, menghindari kekerasan dan teror. PWNU Jateng dalam waktu dekat akan melakukan kajian, mengedepankan musyawarah hindari intimidasi,” kata Hudalloh Ridwan.
Mereka juga melihat dampak kebencanaan, selain sosial di wilayah Wadas Purworejo. Pada pertemuan di PWNU Jateng malam itu, juga dihadiri Walhi Jawa Tengah, LBH, hingga Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).
PWNU Jateng meminta pembebasan lahan yang masih berlangsung di Desa Wadas, mengindari aksi kekerasan dan intimidasi. “Mengedepankan dialog,” kata Hudalloh.