"Dalam bahasa lain, kekuatan pemerintah daerah dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran," ucapnya.
Sementara itu, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai PDIP perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut.
Dia menyoroti status kepala daerah yang telah menjadi pejabat publik, yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan semata-mata sebagai kader partai.
Menurutnya, surat instruksi tersebut akan menimbulkan dua dampak bagi situasi negara serta politik saat ini. Pertama, lanjut dia berpotensi membuat kepala daerah yang berpartai PDIP tidak tegak lurus terhadap Prabowo.
Kedua, kata dia berpotensi membuat para kepala daerah dari PDIP itu berpindah partai mengatasnamakan rakyat. “PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka?” katanya.