"Untuk kepala daerah, tetap harus mengikuti kegiatan pada gelombang berikutnya. Waktunya menunggu keputusan MK," kata Bima Arya, Jumat (21/02)2025).
Menurutnya, tidak ada sanksi administrasi apa pun bagi kepala daerah yang tidak hadir. Dia menyampaikan, dari total 503 kepala daerah yang tidak hadir mengikuti retreat sebanyak 53 orang. Dari jumlah tersebut, 47 orang di antaranya tidak ada keterangan yang jelas.
Sementara itu, sebanyak 57 kepala daerah dari PDIP telah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Belum dapat dipastikan apakah kepala daerah dari PDIP itu akan bergabung dalam kegiatan retreat.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengatakan, Kepala daerah dari PDIP, termasuk dia secara prinsip tidak menolak untuk ikut dalam kegiatan retreat. Mereka hanya menunda menyusul adanya instruksi dari Megawati.
"Prinsipnya memang bersedia, cuma menunda saja. Menunda itu kan bukan berarti tidak," katanya.
Saat ini dia dan kepala daerah dari PDIP lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang diberi tugas berkomunikasi dengan pemerintah.
"Waktunya kapan Insya Allah sehari dua hari ini kami siap bergabung. Ibu Megawati sudah menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah," katanya.