"Kami juga akan mendesak pengesahan RUU PPRT (perlindungan pekerja rumah tangga). Menolak RUU Omnimbus law kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan," katanya.
Nuruddin juga menyampaikan, buruh akan menangih janji Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah terkait pengesahan jaminan pesangon.
"Kami minta gubernur merealisasikan Perda jaminan pesangon. Janji ini, yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah pertama kali menjabat, saat May Day tahun 2019 di Kantor Gubenur," katanya.
Selain itu, mereka juga akan menyuarakan agar pengawas Dinasker Jatim untuk menindaklanjuti laporan Posko Pengaduan THR buruh Jatim.
"Kami menuntut Pemprov Jatim memberikan sanksi kepada setiap pengusaha yang tidak membayar THR buruhnya, hingga pembekuan kegiatan usaha," katanya.