"Telah terjadi gejala kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang tampak dari gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucapnya.
Sementara itu, seorang ibu rumah tangga Happy Budi Febriasi mengungkapkan, para pemimpin negara ini saat mulai berkurang etika, dan negara yang dicontohkan kepada para generasi penerus bangsa. Dia sebagai ibu rumah tangga merasa kecewa, apalagi pendidikan moral dan etika merupakan hal utama.
"Praktik KKN yang dilakukan dengan telanjang dan kasar mata, bahwa ini adalah pemimpin yang dipilih oleh kita. Itu yang kemudian kita takutkan, ada pendidikan etika, atmosfer yang akhirnya mau tidak mau sebagai warga negara hirup," kata Happy Budi.
Menurutnya, secara aturan memang Presiden Jokowi memiliki hak politik dan hak pribadi, yang memang diperbolehkan untuk memilih dan berkampanye. Tapi sebagai pemimpin negara, hal itu seolah kehilangan moral.
"Padahal moral etika itu seharusnya di atas hukum, yang seharusnya ditaati dan dilakukan. Memang sikap presiden yang boleh berkampanye itu hak pribadi sebagai warga negara, tapi itu presiden," ucap perempuan yang juga pegiat homeschooling.
Sebelumnya aksi pernyataan menolak pembungkaman demokrasi dan berkurangnya etika moral yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi dan beberapa pejabat negara. Mereka memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dan mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Di Malang menjadi gerakan dan mimbar bebas kedua, setelah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Malang (IKA Unisma) menyampaikan pernyataan sikap dan menolak, mengenai adanya degradasi demokrasi dan berkurangnya etika moral para pemimpin bangsa.