"Sumber dana dari APBD. Itu kan kearifan lokal dari belanja tidak terduga, kita akan menganggarkan yang lain. Belanja tidak terduga kita sudah sedikit, kan kalau kita ambil terus akan habis," kata Wahyu.
Wahyu menambahkan, untuk dana bantuan tidak terduga selama ini dialokasikan ke dinas kesehatan dan rumah sakit yang betul-betul menangani Covid-19. Nantinya pencairan bansos tersebut akan diberikan setelah surat keputusan (SK) turun dan dicairkan oleh BPKAD.
"Maka kami ambil dari BPBD dan dari dinas sosial sudah mendata. Sekarang kami menunggu prosesnya saja, karena harus di SK-kan. Setelah SK turun, maka akan langsung dicairkan oleh BPKAD," ujarnya.
Diketahui Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM darurat yang telah digelar sejak 3 - 20 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021 mendatang. Ini menyusul peningkatan kasus Covid-19 di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali.
Namun pemerintah pusat memilih mengganti istilah namanya dari PPKM Darurat menjadi PPKM level 3 dan 4 berdasarkan zona daerah penyebaran Covid-19. Seluruh daerah di Pulau Jawa Bali diputuskan menerapkan PPKM darurat perpanjangan dengan nama level 3 dan 4, sedangkan 15 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali menerapkan PPKM darurat.
Pemerintah pusat bakal melakukan evaluasi terkait keputusan perpanjangan PPKM kembali di 25 Juli 2021, bila angka penularan dan peningkatan kasus Covid-19 masih cukup tinggi.