Sementara itu Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, Kemendes PDTT telah melakukan upaya pencegahan korupsi, salah satunya dengan penyederhanaan diksi pada pembuatan kebijakan tahap perencanaan.
Melalui hal tersebut maka konsep akan mudah terbangun begitu pun dengan implementasinya. Lalu berupaya pemerintah desa memanfaatkan digitalisasi untuk penyebarluasan informasi pembangunan di desa.
"Hasil APBDes ditampilkan dalam tampilan yang besar di tempat-tempat strategis di desa. Supaya seluruh warga masyarakat bisa tahu dana desa atau APB Desa yang sumbernya banyak bukan hanya dana desa, itu digunakan untuk apa saja? gimana? Berapa biayanya?" tutur Halim.