Seleksi yang digelar sejak awal Desember 2018 lalu ini sudah masuk pada tahap uji kompetensi. Namun dari sejumlah tahapan yang sudah dilalui, ada kabar terjadi maladministrasi untuk jabatan kepala Kanwil Jatim.
Koordinator ARPK, M Kamaluddin mengatakan, salah seorang peserta yang lolos seleksi administrasi diduga pernah mendapatkan sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang pada Agustus 2016.
"Calon berinsial HR pernah dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat selama setahun, sebagaimana tertuang dalam surat Sekjen Kemenag Nur Syam No B.II/3/PKP.1/10842," ujar Kamal.
Menurut dia, jika mengacu pada PP 53 Tahun 2010, sanksi penundaan pangkat ini termasuk kategori sedang, sehingga yang bersangkutan harusnya tidak lolos seleksi administrasi.
"Begitu juga dengan calon Irwil (inspektur wilayah) IV berinisial AN yang diduga tak memenuhi syarat administrasi," kata dia.